PADANG — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M. Nur, memastikan akan mengawal pelaksanaan rehabilitasi dua ruas jalan strategis di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21 miliar melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Muzli, kedua proyek tersebut menjadi prioritas karena mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Pasaman dan Pasaman Barat dalam beberapa tahun terakhir.
“Anggaran untuk dua ruas jalan ini sudah disiapkan melalui TKD dan direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027. Kita di DPRD akan mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan benar-benar menyentuh titik-titik kerusakan terparah,” kata Muzli di Padang.
Adapun dua proyek yang akan dikerjakan tersebut yakni:
Rehabilitasi Jalan Panti – Simpang Empat (P.031) Kabupaten Pasaman Barat dengan total pagu anggaran Rp12,5 miliar.
Rehabilitasi Jalan Simpang Tanjung Air – Muaro Sei Lolo – Gelugur (P.101) Kabupaten Pasaman dengan total pagu anggaran Rp8,5 miliar.
Total kebutuhan anggaran kedua ruas jalan tersebut mencapai Rp21 miliar.
Muzli menjelaskan, ruas Panti–Simpang Empat merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Pasaman Barat. Sementara ruas Simpang Tanjung Air–Muaro Sei Lolo–Gelugur menjadi akses penting bagi mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pasaman.
Ia menilai kerusakan jalan yang dipicu curah hujan tinggi, longsor, dan pergerakan tanah telah mengganggu aktivitas masyarakat serta meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
“Jalan provinsi ini memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Karena itu rehabilitasinya tidak boleh ditunda terlalu lama agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal,” ujarnya.
Selain mengawal pelaksanaan fisik proyek, Muzli juga meminta Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar segera mempersiapkan seluruh tahapan administrasi dan teknis sehingga proses lelang dapat dilaksanakan tepat waktu pada tahun 2027.
Ia mengingatkan agar konsultan pengawas maupun kontraktor yang nantinya memenangkan tender bekerja sesuai spesifikasi teknis mengingat kedua ruas jalan berada di kawasan yang rawan bencana hidrometeorologi.
“Karena daerah ini rawan longsor dan curah hujan tinggi, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama. Drainase, struktur pondasi, hingga lapisan perkerasan jalan harus dikerjakan sesuai standar agar tidak cepat rusak kembali,” tegasnya.
Muzli menambahkan, Komisi IV DPRD Sumbar akan melakukan pengawasan secara berkala selama proses pelaksanaan proyek berlangsung guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat.
“Yang terpenting bukan hanya anggarannya tersedia, tetapi bagaimana hasil pekerjaannya benar-benar berkualitas dan mampu meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
