PADANG — Masa depan sektor pertanian Sumatera Barat menghadapi tantangan serius. Di tengah kebutuhan menjaga ketahanan pangan, minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian justru semakin rendah.
Persoalan regenerasi petani ini menjadi perhatian utama Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar periode 2026–2031.
Evi terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumbar yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).
Menurut Evi, rendahnya minat anak muda menjadi petani merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan. Sebab, keberlangsungan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan petani saat ini, tetapi juga menentukan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan pada masa mendatang.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, namun faktanya saat ini semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah atau menjadi petani. Ini merupakan alarm keras bagi kita semua,” ujar Evi.
Karena itu, ia menilai pertanian harus diubah menjadi sektor yang memberikan kepastian ekonomi dan memiliki prospek masa depan bagi generasi muda.
HKTI, kata Evi, tidak cukup hanya memperjuangkan kepentingan petani secara konvensional. Organisasi tersebut harus mampu mendorong lahirnya program yang membuat pertanian lebih produktif, modern, dan menguntungkan.
“Tugas besar HKTI ke depan adalah memastikan pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi, sekaligus merancang program inovatif berbasis teknologi agar generasi muda kembali bangga menjadi petani modern,” tegasnya.
Evi mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian. Digitalisasi, mekanisasi, peningkatan produktivitas hingga pengembangan pasar harus mulai diperkuat agar petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah.
Selain persoalan regenerasi, penguatan hilirisasi juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Sumbar. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh petani tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat meningkat melalui pengolahan dan pengembangan produk.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Andi Muhammad Syakir, yang memimpin prosesi pengukuhan, menegaskan HKTI memiliki tanggung jawab meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, dan martabat petani serta masyarakat perdesaan.
Ia meminta kepengurusan baru HKTI Sumbar menjadi penghubung antara kepentingan petani dengan berbagai pihak, terutama dalam mendorong hilirisasi pertanian, penguasaan teknologi, dan kemandirian pangan.
“HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, serta martabat insan tani dan penduduk perdesaan,” ujarnya.
Dukungan terhadap agenda tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Pemerintah daerah, kata Vasko, siap berjalan bersama HKTI dalam memperkuat ekosistem pertanian sekaligus mempercepat regenerasi petani.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian di daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda kemandirian pangan nasional.
“Pemerintah Sumbar siap berjalan beriringan dengan HKTI untuk melahirkan inovasi dan mempercepat regenerasi petani,” kata Vasko.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Sumbar Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo juga dikukuhkan sebagai Ketua DPC HKTI Limapuluh Kota. Pengukuhan tersebut dilakukan bersama jajaran pengurus DPC HKTI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Dengan kepengurusan baru tersebut, HKTI Sumbar diharapkan tidak berhenti pada penguatan organisasi, tetapi mampu menghadirkan terobosan konkret agar profesi petani kembali menarik bagi generasi muda dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat perdesaan.
