PADANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang (Taplau). Menurutnya, percepatan pengadaan tanah menjadi kunci agar pembangunan fisik kawasan wisata unggulan tersebut dapat dimulai pada 2028.
Komitmen itu disampaikan Iqra saat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026), guna membahas berbagai kendala teknis yang masih menghambat proses pembebasan lahan di kawasan Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran, Kota Padang.
Iqra mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan ATR/BPN sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi maupun teknis di lapangan.
“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, terdapat dua lokasi yang menjadi fokus penyelesaian, yakni ruas Jalan Samudera di kawasan Hang Tuah dan lahan di belakang Hotel Pangeran.
Untuk kawasan belakang Hotel Pangeran, Iqra menyebut masih terdapat kajian akademis mengenai mekanisme pergantian tanah yang harus dipelajari secara cermat. Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pembebasan lahan di ruas Hang Tuah, Iqra menyebut prosesnya mulai menunjukkan perkembangan positif. Dalam waktu dekat, pemerintah bersama instansi terkait juga akan membentuk tim percepatan guna menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada.
“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini terhenti. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Menurut Iqra, penyelesaian persoalan lahan merupakan tahapan paling menentukan sebelum proyek penataan kawasan dapat memasuki tahap konstruksi.
Ia optimistis apabila proses pembebasan lahan dapat segera dituntaskan, pembangunan fisik kawasan Taplau dapat dimulai pada 2028.
“Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” katanya.
Iqra juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, serta Dinas PUPR duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian seluruh persoalan yang masih menghambat proyek tersebut.
“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang tercinta,” tutupnya.
